Dedi Mulyadi Kejutkan Publik, Mendadak ke KPK Bahas Apa?

Jakarta - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengejutkan publik dengan kunjungan mendadaknya ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada Senin (20/5). Tanpa pengawalan ketat dan tanpa pengumuman sebelumnya, mantan Bupati Purwakarta itu tiba di kantor lembaga antirasuah sekitar pukul 10.00 WIB. Kedatangannya pun langsung memicu berbagai spekulasi, terutama di tengah sorotan publik terhadap isu korupsi di pemerintahan daerah.

Dedi membantah kunjungannya itu berkaitan dengan pemeriksaan perkara hukum. Ia menegaskan bahwa kedatangannya ke KPK bertujuan untuk berkonsultasi soal program-program Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar selaras dengan prinsip-prinsip antikorupsi.

“Saya datang untuk silaturahmi, karena saya kepala daerah yang baru dilantik. Jadi saya ingin program-program saya di Jawa Barat ini terhindar dari praktik-praktik yang menyimpang,” ujar Dedi kepada wartawan.

Menurut Dedi, KPK sebagai lembaga pengawas memiliki peran penting dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih. Ia mengaku ingin memastikan seluruh kebijakan dan program kerjanya berjalan sesuai koridor hukum, terutama dalam penggunaan anggaran publik.

“Saya juga ingin agar KPK mengawasi betul proses pembangunan di daerah. Jadi kita tidak ada salah langkah ke depannya,” tambahnya.

Kunjungan ini menjadi sorotan tersendiri karena berlangsung hanya beberapa bulan setelah Dedi resmi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat pada Februari 2025. Selama menjabat Bupati Purwakarta, ia dikenal sebagai pemimpin yang kontroversial namun penuh gebrakan. Salah satu kebijakannya yang paling menuai perhatian adalah mengirim siswa yang dianggap nakal ke barak militer. Kebijakan ini sempat dikritik oleh Komnas HAM, namun mendapat dukungan dari beberapa tokoh nasional.

Menteri Hukum dan HAM, Natalius Pigai, saat itu mengatakan, “Saya mendukung kebijakan Dedi. Itu cara membentuk mental dan kedisiplinan anak-anak, bukan kekerasan.” Pernyataan tersebut menjadi pembelaan atas pendekatan keras yang ditempuh Dedi demi membenahi moral generasi muda.

Kini, dengan kapasitasnya sebagai kepala daerah di provinsi terbesar kedua di Indonesia, Dedi tampaknya ingin memastikan bahwa langkah-langkah reformasinya tak hanya kuat secara politik, tetapi juga bersih secara hukum. Komitmennya untuk membuka pintu konsultasi dengan KPK dapat dibaca sebagai sinyal bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi utama pemerintahannya.

Langkah ini pun diapresiasi sejumlah kalangan sebagai bentuk preventif terhadap potensi penyimpangan. Di tengah meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pejabat publik, tindakan proaktif seperti ini memberi harapan baru bagi praktik tata kelola yang lebih baik di tingkat daerah.

(*)