Hubungan Prabowo dan PDIP Makin Erat, Apakah Koalisi KIM Plus Terancam?

Jakarta - Hubungan antara Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, dengan PDI Perjuangan menunjukkan tanda-tanda kedekatan yang semakin intens. Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah pertemuan antara elite Partai Gerindra dan PDIP mengindikasikan adanya komunikasi politik yang aktif dan terbuka. Salah satu yang paling mencolok adalah kunjungan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, ke kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.

"Kami diutus Pak Prabowo menyampaikan salam dan pesan beliau kepada Ibu Megawati," ujar Dasco kepada wartawan seusai pertemuan yang berlangsung pada pertengahan Juni 2025.

Pertemuan tersebut memunculkan spekulasi baru di kalangan politikus dan pengamat bahwa PDIP tengah membuka peluang untuk mendukung pemerintahan Prabowo, meskipun hingga saat ini belum secara resmi menyatakan bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

PDIP Menyatakan Dukungan terhadap Pemerintahan, Namun Tanpa Masuk Kabinet

Sikap PDIP terhadap pemerintahan Prabowo terbilang unik. Melalui pernyataan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto dan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, PDIP menegaskan dukungan terhadap agenda nasional yang dicanangkan pemerintahan terpilih. Namun, partai tersebut juga menolak mengirim kader untuk masuk ke dalam kabinet.

"PDIP akan terus mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat. Tapi kami tidak dalam posisi untuk mengirimkan kader ke pemerintahan," kata Basarah dalam konferensi pers di Jakarta, awal Juni 2025.

Langkah ini disebut sebagai bentuk sikap oposisi konstruktif atau koalisi batin, yaitu mendukung substansi kebijakan pemerintahan tanpa harus menjadi bagian dari struktur resmi kekuasaan eksekutif.

Koalisi KIM Plus dan Dominasi Parlemen

Koalisi Indonesia Maju Plus saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, dan beberapa partai pendukung lainnya. Setelah kemenangan Pilpres 2024, KIM Plus diperkirakan menguasai 470 dari 580 kursi DPR RI, atau sekitar 81 persen.

Dengan kekuatan parlemen sebesar itu, pemerintah memiliki dukungan legislatif yang stabil. PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 2019 dengan kursi terbanyak sebelumnya, kini berada di luar struktur koalisi namun tetap memiliki pengaruh signifikan di parlemen. Dalam beberapa pembahasan kebijakan strategis, fraksi PDIP tampak mendukung beberapa program unggulan Prabowo, seperti anggaran pertahanan dan program makan siang gratis.

Analisis: Dukungan Tanpa Koalisi Formal

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menyebut sikap PDIP sebagai bentuk "koalisi batin". Menurutnya, PDIP mendukung substansi pemerintahan tetapi tidak ingin kehilangan identitas politik sebagai partai besar yang independen.

"PDIP mungkin tak ingin dianggap kehilangan posisi tawar atau menjadi subordinat. Namun, secara praktik mereka telah mendukung hampir seluruh agenda besar pemerintah," ujar Adi dalam wawancara yang dikutip dari Liputan6, 20 Juni 2025.

Hal senada disampaikan oleh Agung Baskoro dari Triaspolitika Strategis, yang menilai bahwa PDIP kini condong ke arah pemerintah, dengan estimasi tingkat dukungan di parlemen mencapai 75 persen.

Apakah Ini Pertanda Keretakan dalam KIM Plus?

Meski kedekatan PDIP dan Gerindra kian terlihat, belum ada tanda-tanda bahwa hal ini menyebabkan keretakan di internal KIM Plus. Justru sebaliknya, kehadiran PDIP sebagai pendukung moral tanpa masuk kabinet dianggap memperkuat stabilitas politik dan memperluas basis dukungan pemerintahan.

Hingga kini, partai-partai dalam KIM Plus juga tidak menunjukkan sikap keberatan atau resistensi terhadap hubungan harmonis antara Prabowo dan Megawati. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dalam pernyataan resminya, menyatakan bahwa komunikasi lintas partai merupakan hal wajar dalam sistem presidensial.

"Yang penting adalah menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan," kata Airlangga di sela Rakernas Golkar, akhir Mei 2025.

Faktor Jokowi dan Gibran dalam Hubungan PDIP–Pemerintah

Hubungan antara PDIP dan Presiden Joko Widodo mengalami ketegangan setelah keputusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi, untuk maju sebagai cawapres. Gibran kemudian keluar dari PDIP dan mendampingi Prabowo dalam Pilpres 2024.

Sejak saat itu, PDIP tampak berhati-hati dalam menentukan posisi politiknya. Namun, pertemuan Megawati dan Prabowo yang difasilitasi melalui Dasco dianggap sebagai bentuk rekonsiliasi politik tingkat tinggi, dengan mengesampingkan ketegangan personal yang sempat terjadi di masa kampanye.

Kemungkinan PDIP Masuk Kabinet Masih Terbuka?

Sejumlah pengamat memprediksi bahwa PDIP bisa saja bergabung ke dalam pemerintahan dalam jangka menengah, khususnya apabila terjadi reshuffle kabinet atau perubahan strategi politik nasional. Namun, hingga Juni 2025, belum ada ajakan resmi maupun sinyal kuat bahwa PDIP akan menjadi bagian dari kabinet Prabowo.

"PDIP akan tetap menunggu momentum yang tepat dan menjaga citra partainya sebagai kekuatan penyeimbang," ujar Jamiluddin Ritonga, analis komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul.

Meskipun demikian, berbagai sinyal kedekatan dan harmonisasi agenda menunjukkan bahwa hubungan PDIP dan pemerintahan Prabowo akan terus berkembang secara pragmatis dan strategis.

Hubungan Prabowo Subianto dan PDIP saat ini berada dalam fase dinamis dan konstruktif. Kendati belum ada koalisi formal, komunikasi intensif, kesamaan visi kebijakan, dan saling pengertian antara elite partai menandai babak baru dalam peta politik nasional pasca-Pemilu 2024. Koalisi Indonesia Maju Plus tetap solid, sementara PDIP memainkan peran unik sebagai pendukung substansial dari luar pemerintahan. Perkembangan selanjutnya akan sangat ditentukan oleh dinamika internal PDIP, kebutuhan strategis pemerintahan, serta arah relasi politik nasional yang terus bergerak.

*