Yogyakarta - Ir. Kasmudjo, pensiunan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), akhirnya angkat bicara soal klaim yang menyebut dirinya sebagai pembimbing skripsi Presiden Joko Widodo. Dalam klarifikasinya yang disampaikan kepada publik, Kasmudjo menegaskan bahwa perannya selama Jokowi menempuh pendidikan di UGM hanya sebatas sebagai dosen pembimbing akademik, bukan pembimbing skripsi.
“Saya bukan pembimbing skripsi Joko Widodo. Saya pembimbing akademiknya,” ujar Kasmudjo sebagaimana dikutip dari pernyataannya, Rabu (15/5).
Penegasan ini muncul di tengah polemik mengenai keabsahan ijazah Presiden yang kini tengah menjadi bahan gugatan perdata di pengadilan. Nama Kasmudjo sempat terseret dalam gugatan tersebut, yang mempertanyakan perannya dalam proses penyusunan skripsi Jokowi. Namun, Kasmudjo sendiri mengaku tidak mengetahui alasan namanya ikut dicantumkan dalam perkara tersebut.
“Saya tidak tahu kenapa saya digugat. Saya tidak pernah membimbing skripsi Joko Widodo dan tidak tahu proses penyusunan skripsinya,” tegasnya.
Pihak UGM pun memberikan klarifikasi resmi melalui Dekan Fakultas Kehutanan, yang membenarkan bahwa Kasmudjo memang merupakan pembimbing akademik Jokowi semasa kuliah. Sementara itu, sosok yang tercatat sebagai pembimbing skripsi adalah Prof. Sumitro. Pernyataan ini mempertegas garis pemisah antara peran pembimbing akademik—yang lebih bersifat administratif dan pembinaan umum—dengan pembimbing skripsi yang membimbing langsung penulisan tugas akhir mahasiswa.
Menariknya, polemik ini mencuat hanya berselang beberapa hari setelah Presiden Jokowi melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman Kasmudjo. Dalam kunjungan yang berlangsung hangat itu, Jokowi menyebut Kasmudjo sebagai “dosen pembimbing akademik” semasa kuliahnya di UGM. Kasmudjo pun menyambut baik kedatangan mantan mahasiswanya itu, yang kini menjadi kepala negara.
Di tengah riuhnya isu ijazah dan skripsi, Kasmudjo memilih untuk berdiri pada fakta yang ia alami sendiri. Baginya, kejelasan tentang peran dan posisinya dalam sejarah pendidikan Jokowi penting untuk diluruskan, demi menghindari kesalahpahaman publik.
(*)