Kejagung Makin Garang di Era Prabowo: ST Burhanuddin Sedang Bersih-bersih

Jakarta - Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) di bawah Jaksa Agung ST Burhanuddin kembali menjadi sorotan. Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang baru berjalan kurang dari setahun, kinerja Kejagung dinilai makin “garang” dalam menindak kasus-kasus besar, terutama yang berkaitan dengan korupsi dan mafia hukum. Tapi benarkah demikian?

Gencar Tangani Kasus Besar

Sejak awal 2024 hingga pertengahan 2025, Kejagung telah mengumumkan setidaknya 12 pengungkapan perkara besar, termasuk mega skandal tata niaga tambang ilegal, ekspor-impor pangan fiktif, serta kasus suap lintas kementerian. Langkah-langkah ini dianggap sebagai lanjutan dari agenda reformasi hukum yang dicanangkan sejak periode sebelumnya.

Namun, di era Presiden Prabowo, intensitas penindakan terlihat meningkat. Sejumlah analis menilai bahwa Kejagung ingin menunjukkan posisi sebagai garda depan dalam penegakan hukum, terlepas dari tekanan politik atau kepentingan kekuasaan.

Burhanuddin Masih Bertahan, Ada Apa?

ST Burhanuddin, yang diangkat pertama kali sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo pada 2019, menjadi satu dari sedikit pejabat yang tetap menjabat di bawah Presiden Prabowo. Ini memunculkan dugaan adanya kepercayaan politik lintas rezim, sekaligus pertanyaan tentang loyalitas dan independensi institusi Kejagung.

Burhanuddin sendiri dikenal sebagai sosok yang jarang tampil di media, namun tajam dalam langkah hukum. Di berbagai pernyataannya, ia menegaskan bahwa Kejagung “tidak akan tunduk pada intervensi politik.”

Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas?

Meski banyak mendapat pujian atas keberanian menindak oknum di kementerian teknis dan perusahaan swasta, kritik juga muncul. Beberapa pengamat menilai Kejagung masih belum menyentuh aktor-aktor besar yang dekat dengan kekuasaan. Lembaga antikorupsi independen yang kini makin lemah, membuat publik menaruh harapan besar kepada Kejagung — tetapi juga menuntut transparansi.

Kontroversi dan Catatan Kritis

Beberapa kasus lama seperti dugaan korupsi BTS Kominfo hingga skandal Jiwasraya dan Asabri belum sepenuhnya tuntas. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa kegarangan Kejagung bisa menjadi alat politik baru — bukan semata demi keadilan, tetapi sebagai penguatan kekuasaan eksekutif.

Kejagung RI di bawah ST Burhanuddin memang menunjukkan peningkatan aktivitas penegakan hukum di era Prabowo. Namun, pertanyaan soal independensi, konsistensi, dan keberanian terhadap kekuasaan masih menjadi sorotan. Publik berharap Kejaksaan benar-benar menjadi lembaga penegak hukum yang adil, bukan alat politik dalam balutan hukum.

(*)