Keponakan Prabowo Disebut Bakal Geser Budi Arie, Gerindra: Belum Pernah Dibahas!

Jakarta – Isu perombakan kabinet kembali mencuat di tengah transisi pemerintahan menuju periode baru. Sorotan kini tertuju pada dugaan akan digantikannya Menteri Koperasi dan UKM (Menkop), Budi Arie Setiadi, oleh Ketua Komisi I DPR Budisatrio Djiwandono, yang juga merupakan keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun, Partai Gerindra secara tegas membantah adanya pembahasan terkait hal tersebut.

“Enggak ada itu berita pergantian-pergantian posisi, itu belum pernah dibicarakan,” tegas Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Penegasan itu sekaligus meredam rumor yang berkembang di publik, seiring dengan spekulasi nama-nama baru yang disebut-sebut akan mengisi kursi kementerian. Dasco yang selama ini menjadi juru bicara utama partai dalam berbagai isu strategis, menyatakan bahwa belum ada komunikasi internal ataupun lintas partai mengenai pergeseran posisi menteri.

Menanggapi kabar yang menyebutkan bahwa Budisatrio Djiwandono akan menggantikan Budi Arie Setiadi, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, yang juga merupakan sepupu Budisatrio, mengaku tidak mengetahui informasi tersebut.

“Belum dengar,” ujar Saraswati, saat dikonfirmasi mengenai wacana pergantian tersebut.

Isu perombakan ini semakin santer menyusul mencuatnya dugaan keterlibatan Budi Arie dalam kasus judi online. Meski belum ada proses hukum yang resmi berjalan, spekulasi politik tetap berkembang cepat di ruang publik.

Selain itu, beredar pula kabar bahwa Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang merupakan kader Gerindra, akan digantikan oleh Menteri Luar Negeri saat ini, Sugiono. Sementara posisi Sugiono disebut-sebut akan diisi oleh mantan Menlu era Presiden Joko Widodo, Retno Marsudi. Namun, hingga kini tidak ada pernyataan resmi dari para pihak yang disebutkan.

Sebagai partai pengusung utama Presiden terpilih, Gerindra menjadi sorotan dalam pembentukan kabinet baru. Namun, Dasco menegaskan bahwa semua keputusan menyangkut susunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden dan belum ada keputusan ataupun pembicaraan formal mengenai siapa yang akan menempati posisi tertentu.

Dengan belum adanya pengumuman resmi maupun sinyal kuat dari internal partai, publik diminta untuk tidak berspekulasi berlebihan. Hingga saat ini, nama-nama yang beredar tetap berada dalam ranah dugaan dan belum memiliki dasar keputusan politik yang sah.

(*)