Paetongtarn Shinawatra: Perdana Menteri Termuda Thailand & Pewaris Dinasti Politik

Sosok Cantik dan Murah Senyum, Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra

Paetongtarn Shinawatra (lahir 21 Agustus 1986 di Bangkok, Thailand) adalah seorang politisi, pengusaha, dan saat ini menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand ke-31. Ia merupakan perempuan kedua dalam sejarah Thailand yang menduduki jabatan ini, mengikuti jejak bibinya, Yingluck Shinawatra, serta menjadi perdana menteri termuda dalam sejarah negeri tersebut.

Sebagai bagian dari dinasti politik Shinawatra yang berpengaruh, Paetongtarn dikenal luas sebagai putri bungsu dari Thaksin Shinawatra, perdana menteri yang digulingkan kudeta militer pada 2006. Keluarga Shinawatra telah lama menjadi simbol polarisasi politik Thailand — dipuja di kalangan kelas pekerja pedesaan, namun dikritik keras oleh elite konservatif Bangkok.

Latar Belakang dan Pendidikan

Paetongtarn dibesarkan di lingkungan elit Bangkok. Ia mengenyam pendidikan di Saint Joseph Convent School dan Mater Dei School, dua sekolah prestisius di ibu kota. Sejak muda, ia menunjukkan ketertarikan pada dunia bisnis dan politik, meskipun karier politiknya baru benar-benar dimulai setelah ayahnya mengasingkan diri pascakudeta.

Ia melanjutkan studi di Universitas Chulalongkorn, salah satu universitas paling ternama di Thailand, yang membekalinya dengan fondasi akademik kuat untuk terjun di ranah publik.

Awal Karier Politik

Pada tahun 2021, Paetongtarn masuk ke panggung politik nasional dengan bergabung bersama Partai Pheu Thai, partai yang menjadi wadah utama loyalis Thaksin. Tidak sekadar anggota biasa, ia langsung menjabat sebagai Kepala Komite Inklusi dan Inovasi. Pada Maret 2022, ia diangkat sebagai “Kepala Keluarga Pheu Thai”, sebuah jabatan simbolis yang memposisikannya sebagai penerus sah kepemimpinan dinasti.

Menghadapi pemilu umum 2023, Paetongtarn menjadi salah satu dari tiga kandidat perdana menteri yang diusung Pheu Thai. Meski partainya tidak meraih suara terbanyak, kemampuannya membentuk koalisi dan lobi politik menjadikannya tokoh sentral dalam pemerintahan baru.

Menjadi Perdana Menteri

Pada 16 Agustus 2024, Paetongtarn secara resmi diangkat menjadi perdana menteri menggantikan Srettha Thavisin yang diberhentikan Mahkamah Konstitusi karena pelanggaran etika. Penunjukan resminya memperoleh persetujuan dari Raja Maha Vajiralongkorn, mengukuhkan kekuasaannya di panggung nasional.

Reuters melaporkan bahwa Paetongtarn telah mengusulkan anggaran sebesar 3,78 triliun baht (sekitar 5,5 miliar) untuk tahun fiskal 2026, yang bertujuan mendukung perekonomian Thailand yang lesu di tengah tekanan eksternal, termasuk tarif baru dari Amerika Serikat.

Tantangan Politik dan Dinamika Keluarga

Sebagai pemimpin muda, Paetongtarn menghadapi tantangan politik yang kompleks. Pemerintahannya terbentuk dari koalisi yang melibatkan partai-partai pro-militer yang dulunya menjadi lawan politik keluarganya. Hal ini menciptakan dinamika yang rapuh sekaligus penuh kompromi.

Wall Street Journal mencatat bahwa pengaruh Thaksin Shinawatra masih membayangi karier politik Paetongtarn, meskipun sang ayah secara resmi tidak memegang jabatan. Setelah 15 tahun dalam pengasingan, Thaksin kembali ke Thailand pada 2023 dan tetap menjadi figur sentral di balik layar politik nasional.

Warisan, Harapan, dan Masa Depan

Kepemimpinan Paetongtarn menjadi simbol harapan bagi sebagian rakyat Thailand, terutama mereka yang menginginkan reformasi ekonomi, keadilan sosial, dan rekonsiliasi politik. Namun, seperti yang diungkapkan El País, langkahnya tidak mudah: ia harus menavigasi warisan politik keluarganya, tekanan elite konservatif, serta ekspektasi besar dari rakyat yang sudah lama mendambakan perubahan.

Mampukah Paetongtarn keluar dari bayang-bayang keluarganya dan membangun kepemimpinan yang berdikari? Ataukah ia akan terjebak dalam lingkaran kekuasaan lama yang selama ini membelah Thailand? Seiring waktu, publik akan menilai apakah perempuan muda ini mampu membawa arah baru atau justru mengulang siklus lama yang telah lama membelenggu politik negeri gajah putih.

(*)