Mengenal Pramono Anung, Gubernur Jakarta
Pramono Anung Wibowo lahir pada 11 Juni 1963 di Kediri, Jawa Timur. Ia dikenal sebagai seorang politikus yang meniti karier dari sektor swasta hingga mencapai puncaknya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sebelum menduduki kursi nomor satu di ibu kota, ia lebih dulu menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia selama hampir satu dekade, dari 2015 hingga 2024, serta pernah menjadi Wakil Ketua DPR RI pada periode 2009–2014. Kiprahnya dalam dunia politik tidak terlepas dari keterlibatannya di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), tempat ia mengawali perjalanannya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal sebelum akhirnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal partai tersebut.
Pendidikan dan Awal Karier
Dunia akademik menjadi fondasi awal bagi Pramono sebelum terjun ke dunia politik. Ia menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan meraih gelar sarjana di bidang Teknik Pertambangan. Namun, ketertarikannya pada manajemen dan komunikasi politik membawanya untuk melanjutkan studi ke Universitas Gadjah Mada (UGM) hingga memperoleh gelar Magister Manajemen. Dedikasi akademiknya tidak berhenti di situ; pada 11 Januari 2013, ia resmi meraih gelar doktor dalam bidang Ilmu Komunikasi Politik dari Universitas Padjadjaran.
Sebelum aktif di dunia politik, Pramono meniti karier di berbagai perusahaan, termasuk sebagai direktur di PT Tanito Harum (1988–1996) dan PT Vietmindo Energitama (1979–1982), serta menjabat sebagai komisaris di PT Yudhistira Haka Perkasa (1996–1999). Pengalaman di sektor swasta ini membentuk wawasan strategisnya, yang kelak menjadi modal penting dalam mengelola birokrasi pemerintahan.
Karier Politik
Pramono mulai aktif di dunia politik saat bergabung dengan PDI-P. Pada tahun 2000, ia dipercaya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal partai, sebelum akhirnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal pada 2005. Dalam perannya sebagai Sekjen, ia memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan roda organisasi partai berjalan efektif, terutama dalam menghadapi Pemilu 2009 yang saat itu menargetkan kemenangan bagi Megawati Soekarnoputri.
Keberhasilannya dalam mengelola strategi politik membuatnya dipercaya sebagai Wakil Ketua DPR RI pada periode 2009–2014. Selama masa jabatannya, Pramono dikenal sebagai sosok yang aktif dalam mengawal berbagai kebijakan strategis nasional.
Puncak kariernya di pemerintahan terjadi pada 12 Agustus 2015, ketika ia diangkat sebagai Sekretaris Kabinet oleh Presiden Joko Widodo, menggantikan Andi Widjajanto. Dalam perannya tersebut, Pramono menerapkan berbagai kebijakan inovatif, termasuk mewajibkan seluruh menteri untuk menghadiri rapat pleno kabinet setiap bulan guna memastikan koordinasi pemerintahan yang lebih baik. Ia juga memperkenalkan tradisi baru dalam komunikasi pemerintahan, yakni dengan menyampaikan informasi langsung melalui podcast.
Di bawah kepemimpinannya, Sekretariat Kabinet selalu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam audit laporan keuangan negara. Ia juga menginisiasi peraturan untuk menjaga netralitas dan mencegah benturan kepentingan di dalam instansi yang ia pimpin, salah satunya melalui Peraturan Sekretaris Kabinet No. 6/2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan.
Pencalonan dan Kemenangan di Pilkada DKI Jakarta
Keputusan Pramono untuk maju dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024 awalnya menimbulkan berbagai spekulasi. Pada 28 Agustus 2024, ia dan Rano Karno secara resmi mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Keputusan PDI-P untuk mengusung mereka sempat mengejutkan publik, mengingat sebelumnya ada nama-nama lain yang juga dipertimbangkan, termasuk Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama.
Sebelumnya, Anies sempat disebut sebagai kandidat kuat PDI-P setelah melakukan beberapa pertemuan dengan petinggi partai. Namun, dalam keputusan akhirnya, PDI-P memilih Pramono dan Rano Karno sebagai pasangan yang akan bertarung di Pilkada Jakarta. Keputusan tersebut diumumkan secara resmi oleh Olly Dondokambey, yang saat itu menjabat sebagai bendahara partai.
Dalam pertarungan sengit melawan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil serta calon independen Dharma Pongrekun, Pramono dan Rano Karno berhasil memenangkan 50,07 persen suara, dengan total 2.183.239 pemilih mendukung mereka. Dukungan dari Anies Baswedan, yang diumumkan pada 21 November 2024 dalam sebuah acara di Lapangan Blok S, Kebayoran Baru, turut memperkuat posisi Pramono dalam kompetisi tersebut.
Kehidupan Pribadi
Di balik karier politiknya yang cemerlang, Pramono adalah sosok keluarga yang hangat. Ia merupakan anak ketiga dari tujuh bersaudara, lahir dari pasangan R. Kasbe Prajitna dan Sumarni. Ia menikah dengan Endang Nugrahani dan dikaruniai dua anak, yaitu Hanindhito Himawan Pramana (lahir 31 Juli 1992) dan Hanifa Fadhila Pramono (lahir 5 Februari 1998).
Sebagai seorang pejabat publik, Pramono selalu terbuka mengenai kekayaannya. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per Maret 2024, total kekayaannya tercatat mencapai Rp 104.285.030.
Dari seorang profesional di sektor swasta hingga menjadi salah satu tokoh penting dalam pemerintahan, perjalanan politik Pramono Anung menunjukkan bagaimana kombinasi antara pengalaman manajerial, kepiawaian politik, serta loyalitas terhadap partai dapat membawa seseorang ke posisi puncak dalam birokrasi negara. Kini, sebagai Gubernur DKI Jakarta, tantangan baru menantinya—mulai dari mengelola kompleksitas ibu kota hingga menjawab ekspektasi publik yang tinggi. Bagaimana kepemimpinannya akan membentuk masa depan Jakarta, masih akan terus menjadi sorotan publik.
(*)
