Jaringan scammer dari Kamboja, Thailand, dan Vietnam merugikan dunia miliaran dolar. Simak analisis mendalam peran mereka dalam penipuan digital lintas negara.
Di tengah kemajuan teknologi digital dan konektivitas global, muncul ancaman serius dari balik layar: jaringan penipuan daring lintas negara yang menjadikan Kamboja, Thailand, dan Vietnam sebagai titik-titik pusat operasinya. Dari kompleks-kompleks terpencil di Asia Tenggara, ratusan ribu orang di seluruh dunia telah menjadi korban, baik secara finansial maupun emosional. Namun di balik itu semua, terdapat cerita yang lebih dalam—tentang keterlibatan individu, negara, dan ketidakadilan sistemik.
Organisasi Kriminal Terorganisir (OKT) yang beroperasi di kawasan Mekong telah menjelma menjadi industri penipuan global bernilai miliaran dolar. Menggunakan teknik manipulasi digital canggih, seperti skema investasi fiktif, penipuan asmara (romance scam), dan rekayasa sosial dengan bantuan teknologi AI serta deepfake, sindikat ini menargetkan korban dari seluruh penjuru dunia.
Menurut laporan Reuters (21 April 2025), jaringan ini kerap menggunakan kompleks tertutup di Kamboja dan Myanmar sebagai basis operasi. Dalam investigasi The Times Inggris, ditemukan bahwa “sejumlah warga lanjut usia Inggris telah kehilangan seluruh dana pensiun mereka akibat bujuk rayu scammer yang bekerja dari balik pagar kompleks bersenjata di Kamboja.”
Peran Kamboja sangat mencolok. Negara ini menjadi “surga” bagi banyak sindikat penipuan, dengan fasilitas seperti kasino, perusahaan teknologi palsu, dan kompleks pemrosesan data yang sebenarnya digunakan untuk mengatur penipuan digital.
Sejumlah tokoh politik juga dikaitkan dengan keberadaan bisnis mencurigakan. Senator Ly Yong Phat dan Kok An, menurut laporan Wikipedia, disebut memiliki kepemilikan atas berbagai perusahaan dan kasino yang diduga terlibat dalam aktivitas kejahatan ini. Meskipun belum ada dakwaan resmi, keterlibatan elit lokal menambah rumit upaya penegakan hukum di wilayah tersebut.
Thailand, yang berbatasan langsung dengan Kamboja, berfungsi sebagai jalur perekrutan utama. Pada Maret 2025, Khaosod English melaporkan bahwa “lebih dari 100 warga Thailand menghadapi tuntutan pidana karena terlibat dalam operasi scam lintas negara dari Kamboja.” Sebagian dari mereka adalah korban perdagangan manusia yang dijanjikan pekerjaan, tetapi justru dipaksa menjalankan penipuan digital.
Sementara itu di Vietnam, muncul upaya perlawanan dari kelompok sipil seperti ChongLuaDao, organisasi nirlaba yang memberikan alat deteksi situs penipuan dan edukasi daring. Menurut laman Wikipedia mereka, “ChongLuaDao telah melindungi lebih dari 10.000 pengguna hanya dalam hitungan bulan sejak diluncurkan.”
Lebih mengejutkan lagi, banyak dari “scammer” bukan pelaku sejati, melainkan korban perdagangan manusia yang dijebak dan dipaksa bekerja. Dalam laporan investigatif oleh The Times, diceritakan bahwa para pekerja dikurung, disiksa, dan dipaksa menipu orang asing di bawah ancaman kekerasan.
“Ini bukan hanya penipuan finansial. Ini adalah bentuk perbudakan modern,” ujar seorang aktivis HAM kepada Time Magazine.
Upaya penindakan sering kali terhambat oleh perbatasan hukum nasional dan kolusi politik. Sementara Tiongkok telah menekan negara-negara tetangganya untuk menindak tegas sindikat ini, eksekusinya tidak semudah pernyataan diplomatik. Menurut Wall Street Journal, “Tiongkok telah meningkatkan tekanan terhadap negara-negara tetangganya untuk membasmi sindikat scam, tetapi banyak dari operasi ini justru pindah lokasi untuk menghindari razia.”
Fenomena scammer Asia Tenggara bukan sekadar isu kriminalitas siber. Ia adalah gambaran suram dari ketimpangan ekonomi, lemahnya penegakan hukum, dan pemanfaatan teknologi untuk tujuan jahat. Di saat dunia sibuk mempersiapkan masa depan digital yang cerah, bayang-bayang gelap dari Mekong justru menjadi pengingat: tanpa keadilan dan akuntabilitas, teknologi bisa menjadi alat perbudakan baru. ***
Kejagung menggeledah kantor GOTO pada 8 Juli 2025 terkait korupsi pengadaan Chromebook Kemendikbudristek senilai Rp9,9 triliun. Dokumen dan flashdisk disita, belum ada tersangka. Investigasi masih berjalan.
Visa WHV Australia 2025 membuka peluang bagi WNI berusia 18–30 tahun untuk tinggal dan bekerja secara legal di Australia hingga 12 bulan, dengan potensi penghasilan mencapai Rp2,4 juta per hari.
Refly Harun nilai Tom Lembong layak dibela karena tidak terbukti menerima dana dari kebijakan impor gula. Moral standing tetap kuat meski dituntut 7 tahun penjara.
Google News Grahanusantara.ID
