Sekda DKI Marullah Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dan Nepotisme

Jakarta - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Marullah Matali, tengah menjadi sorotan publik setelah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penyalahgunaan wewenang. Laporan ini dilayangkan oleh seorang warga yang menyoroti dugaan nepotisme dalam pengangkatan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam laporan tersebut, Marullah diduga menyalahgunakan posisinya dengan menunjuk anak kandungnya, Muhammad Fikri Makarim alias Kiky, sebagai Tenaga Ahli Sekda. Selain itu, menantu dari keponakan Marullah, Faisal Syafruddin, juga disebut-sebut menduduki jabatan strategis sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta.

Terkait laporan ini, KPK mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima aduan tersebut dan sedang melakukan proses telaah awal. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa lembaga antirasuah itu masih memverifikasi informasi yang diterima.

KPK telah menerima laporan dimaksud dan saat ini sedang dalam proses telaah awal, ujar Budi kepada wartawan, Rabu (15/5/2024).

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa KPK akan menilai validitas laporan sebelum melanjutkan ke tahap penyelidikan.

Sebagaimana hukum acara yang berlaku, KPK terlebih dahulu akan memverifikasi dan menelaah data dan informasi dalam laporan tersebut, untuk memastikan apakah pengaduan itu merupakan tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK, jelasnya.

Meski belum menjelaskan detail isi laporan kepada publik, KPK memastikan bahwa perkembangan proses telaah akan diinformasikan kepada pihak pelapor terlebih dahulu. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Marullah Matali terkait tudingan tersebut.

Laporan terhadap pejabat tinggi seperti ini kembali mengingatkan publik akan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi, terutama di tingkat pemerintahan daerah. KPK pun terus mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan dugaan korupsi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

(*)