Situs Resmi Diskominfo Jatim Diretas, Muncul Seruan Provokatif terhadap Gubernur Khofifah

Surabaya — Situs resmi milik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur diretas pihak tak dikenal pada Rabu, 25 Juni 2025. Aksi peretasan tersebut mengejutkan publik setelah munculnya artikel dengan judul provokatif yang menyerukan pencopotan dan pemenjaraan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Sempat terindeks oleh mesin pencari Google dengan judul “Copot jabatan dan penjarakan Khofifah.” Ketika ditelusuri lebih lanjut, di dalamnya mengandung narasi ajakan dan kalimat provokatif yang menyerang secara pribadi. Namun, saat diakses melalui situs resmi https://kominfo.jatimprov.go.id, artikel tersebut sudah tidak tersedia dan hanya menampilkan laman kesalahan (error).

Kepala Diskominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin, membenarkan adanya insiden peretasan terhadap situs lembaga yang ia pimpin. “Benar, telah terjadi gangguan keamanan pada situs resmi kami. Saat ini tim teknis tengah melakukan pelacakan untuk mengetahui asal dan motif serangan tersebut,” ujar Sherlita, seperti dikutip dari keterangan resmi yang disampaikan kepada media.

Lebih lanjut, pihaknya juga menegaskan bahwa saat ini fokus utama adalah pada proses pemulihan sistem dan penguatan keamanan digital guna mencegah insiden serupa di kemudian hari.

Peristiwa peretasan ini terjadi di tengah sorotan publik terhadap Gubernur Khofifah, yang belum lama ini dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan itu terkait dengan kasus dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) dalam APBD Jawa Timur.

Namun demikian, Khofifah belum memenuhi panggilan KPK lantaran tengah menghadiri wisuda putrinya di Peking University, Tiongkok. Pihak KPK menyatakan akan menjadwalkan ulang pemanggilan tersebut, dan menegaskan bahwa status Khofifah saat ini masih sebagai saksi, bukan tersangka.

Di sisi lain, sejumlah pakar keamanan siber menilai bahwa insiden ini mencerminkan lemahnya infrastruktur digital di lembaga pemerintah daerah. Pakar keamanan siber dari CISSReC, Pratama Persadha, menyarankan agar instansi pemerintah memperbarui sistem pertahanan digital secara berkala. “Pemerintah daerah wajib melakukan audit keamanan secara rutin, karena situs mereka bisa menjadi target serangan siber dengan muatan politik,” jelasnya dalam wawancara terpisah.

Masyarakat pun diminta untuk tidak mudah mempercayai informasi yang bersumber dari tautan mencurigakan, apalagi yang tidak dapat diakses atau tidak berasal dari domain resmi pemerintah. Warganet juga diimbau untuk tidak menyebarluaskan tangkapan layar atau narasi yang belum terverifikasi agar tidak menjadi bagian dari penyebaran disinformasi.

Hingga saat ini, belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Proses investigasi digital forensik oleh tim teknis Diskominfo Jatim masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi pelaku serta modus di balik penyusupan konten ke dalam sistem situs pemerintah.

Peretasan ini menjadi pengingat akan pentingnya sistem keamanan siber yang kuat, terutama di instansi publik yang menjadi tulang punggung informasi dan komunikasi pemerintahan daerah. Selain menjadi ancaman teknis, serangan semacam ini juga berpotensi mempengaruhi opini publik melalui disinformasi yang bersifat politis dan memecah belah masyarakat.

(*)