Surabaya – Pemerintah kembali dihadapkan pada praktik curang dalam distribusi pangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap bahwa tujuh perusahaan diduga mengurangi isi Minyakita dalam kemasan satu liter, yang seharusnya penuh, tetapi kenyataannya hanya sekitar 700 ml.
Fakta ini mencuat dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan di Pasar Tambahrejo, Surabaya.
"Kami temukan bahwa ada perusahaan yang mencantumkan satu liter, tetapi isinya hanya sekitar 700 ml. Ini kejahatan! Tidak boleh dibiarkan," tegas Amran.
Temuan ini langsung memicu keprihatinan publik, terutama karena Minyakita merupakan produk bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Praktik manipulasi takaran ini menimbulkan pertanyaan besar tentang sejauh mana pengawasan terhadap distribusi bahan pokok di Indonesia.
Dengan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita yang ditetapkan Rp15.700 per liter, pengurangan volume minyak dalam kemasan jelas merugikan konsumen.
Sementara itu, keuntungan yang diperoleh perusahaan dari pengurangan ini diperkirakan cukup besar, mengingat distribusi Minyakita dilakukan dalam skala nasional.
Sidak ini mengungkap modus operandi yang sistematis. Beberapa perusahaan yang terlibat diduga sengaja mengurangi isi kemasan, tetapi tetap mencantumkan label satu liter untuk mengelabui konsumen.
Langkah ini tidak hanya mencederai kepercayaan publik, tetapi juga melanggar ketentuan hukum terkait perlindungan konsumen dan perdagangan.
Menyikapi temuan ini, Amran memastikan pemerintah akan mengambil langkah tegas.
"Kami tidak akan tinggal diam. Ini menyangkut kepentingan rakyat banyak," ujarnya.
Pihaknya akan menyerahkan kasus ini kepada Satgas Pangan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa ketidakjujuran dalam rantai pasok bahan pangan bukanlah isu sepele.
Transparansi, pengawasan ketat, serta sanksi tegas bagi pelaku kecurangan harus menjadi prioritas agar kasus serupa tidak terulang.
Sementara itu, masyarakat diimbau untuk lebih teliti dalam memeriksa produk yang mereka beli, memastikan takaran sesuai dengan yang tertera di kemasan.
Di tengah harga bahan pokok yang terus bergejolak, kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam menjamin ketersediaan dan keadilan distribusi pangan menjadi sangat krusial.
Kini, semua mata tertuju pada langkah konkret yang akan diambil pemerintah dalam menindak perusahaan-perusahaan yang terbukti bersalah.
(*)
