Tambang Nikel Raja Ampat Disetop! Ada Apa di Balik Keindahan yang Terancam?

Raja Ampat, Papua Barat — Tambang nikel di kawasan konservasi Raja Ampat resmi dihentikan sementara. Langkah ini diambil oleh otoritas gabungan menyusul temuan pelanggaran lingkungan yang dinilai serius. Di tengah polemik yang berkembang, pemilik tambang akhirnya menyampaikan pernyataan resminya.

Penghentian Operasi Didasarkan pada Evaluasi Lingkungan

Penghentian sementara aktivitas tambang dilakukan setelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan audit terhadap pelaksanaan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Audit tersebut mengungkapkan sejumlah ketidaksesuaian, terutama dalam aspek mitigasi kerusakan terumbu karang dan potensi deforestasi.

Pemerintah mengacu pada Pasal 76 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang memberikan wewenang kepada instansi berwenang untuk menghentikan sementara kegiatan pertambangan yang melanggar ketentuan lingkungan. Berdasarkan laporan Coral Triangle Center tahun 2023, sedimentasi di sekitar area konsesi meningkat hingga 30% sejak 2022.

Menanggapi penghentian tersebut, pihak PT. Gag Nikel—anak usaha PT Antam Tbk yang mengelola tambang di Raja Ampat—menyatakan komitmennya untuk mematuhi aturan.

“Kami menghormati keputusan pemerintah dan akan bekerja sama penuh untuk memenuhi semua persyaratan yang diperlukan. Operasi kami selalu berkomitmen untuk berjalan sesuai dengan regulasi dan standar keberlanjutan,” kata perwakilan perusahaan dalam siaran pers resmi.

Lebih lanjut, PT. Gag Nikel menyebut telah mengalokasikan dana sebesar Rp50 miliar untuk rehabilitasi lingkungan, serta tengah dalam proses revisi dokumen AMDAL. Perusahaan juga menjamin hak-hak pekerja tetap dipenuhi selama masa penghentian berlangsung.

Dampak Ekonomi dan Reaksi Masyarakat Setempat

Masyarakat Raja Ampat memberikan reaksi beragam terhadap keputusan ini. Sebagian pihak menyambut baik, mengingat kekhawatiran akan kerusakan ekologis di kawasan yang dikenal memiliki biodiversitas laut tertinggi di dunia.

“Kami lega karena alam Raja Ampat harus dijaga untuk generasi mendatang,” ujar seorang tokoh adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Raja Ampat (AMARA).

Namun, tidak sedikit pula yang khawatir terhadap dampak ekonomi, terutama bagi sekitar 1.200 pekerja lokal yang bergantung pada operasi tambang. Menurut data BPS Papua Barat (2023), proyek tambang ini menyumbang sekitar 15% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten, meski sebagian besar ekonomi daerah masih bergantung pada sektor pariwisata.

Sengketa Lahan dan Ketegangan Sosial

Di balik isu lingkungan, muncul pula konflik sosial yang mencuat. AMARA menyoroti adanya sengketa lahan adat seluas 1.200hektar yang hingga kini belum terselesaikan. Mereka menuntut keterlibatan aktif masyarakat adat dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Tanggapan Pemerintah Daerah dan Langkah Lanjutan

Gubernur Papua Barat menegaskan bahwa operasi tambang tidak akan dilanjutkan sampai seluruh rekomendasi dari KLHK dipenuhi. Pemerintah daerah juga menyarankan audit ulang oleh lembaga independen guna memastikan kepatuhan terhadap standar internasional, seperti yang ditetapkan oleh IUCN.

“Kami tidak ingin kompromi terhadap masa depan lingkungan Raja Ampat. Semua proses harus transparan dan akuntabel,” tegas Gubernur dalam konferensi pers Mei lalu.

Pemerintah pusat dan daerah saat ini tengah menyusun roadmap perbaikan, termasuk evaluasi ulang perizinan, audit teknis, dan pembentukan forum dialog multipihak.

Infografik dan Data Pendukung

Keseimbangan antara Ekonomi dan Ekologi

Kisah tambang nikel di Raja Ampat menjadi simbol tarik-ulur antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Di satu sisi, eksploitasi sumber daya alam menjadi motor pertumbuhan, namun di sisi lain, kelestarian kawasan konservasi yang rentan menjadi taruhan besar.

Pakar lingkungan menilai bahwa proyek-proyek berskala besar di wilayah sensitif seperti Raja Ampat harus melewati serangkaian kajian transparan, termasuk konsultasi publik dan analisis risiko jangka panjang.

Penghentian sementara tambang nikel di Raja Ampat bukan sekadar penegakan aturan, tetapi juga sinyal bahwa Indonesia mulai menempatkan kelestarian lingkungan sebagai prioritas nasional. Langkah ke depan harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat adat, audit yang kredibel, dan komitmen penuh dari pemilik tambang agar kelestarian dan kesejahteraan dapat berjalan seiring.

(*)