Jakarta – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami guncangan besar pada 18 Maret 2025. Dalam sehari, indeks utama Bursa Efek Indonesia (BEI) ini merosot hampir 7%, menyentuh level terendah dalam empat tahun terakhir. Anjloknya IHSG bahkan memicu penghentian sementara perdagangan saham (trading halt), sebuah langkah darurat yang jarang terjadi.
Kejatuhan ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Sejumlah faktor ekonomi dan politik menjadi pemicunya, mulai dari pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga kekhawatiran investor terhadap arah kebijakan pemerintah.
Per Februari 2025, defisit APBN melebar hingga Rp31,2 triliun, berbanding terbalik dengan surplus Rp22,8 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. "Penurunan penerimaan negara hingga 30% menyebabkan defisit ini melebar," tulis Kompas dalam laporannya. Defisit ini menggerus kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia.
Selain itu, kebijakan sosial berskala besar yang dirancang oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga menjadi sorotan. Rencana program makanan gratis senilai 28 miliar dolar AS per tahun menimbulkan pertanyaan besar mengenai keberlanjutan fiskal negara. Laporan Financial Times menyebutkan, "Spekulasi mengenai kemungkinan pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah ketidakpastian di kalangan investor."
Tidak hanya itu, kondisi politik dalam negeri semakin memanas. Proposal untuk memperluas peran militer dalam institusi negara serta potensi perombakan kabinet membuat pasar semakin gelisah. Reuters melaporkan, “Spekulasi tentang perombakan kabinet, termasuk posisi Menteri Keuangan, meningkatkan ketidakpastian politik.”
Ketegangan global juga ikut memperburuk situasi. Ketidakpastian ekonomi dunia dan potensi resesi global menambah tekanan bagi IHSG.
Untuk meredam kepanikan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera merespons dengan melonggarkan aturan pembelian kembali saham (buyback) tanpa memerlukan persetujuan pemegang saham. Bank Indonesia (BI) juga turun tangan dengan intervensi di pasar valuta asing guna menstabilkan rupiah.
Di tengah spekulasi liar, Sri Mulyani akhirnya angkat bicara. "Fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat," tegasnya dalam pernyataan kepada Reuters, sekaligus membantah rumor pengunduran dirinya.
Pada 19 Maret 2025, pasar mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. IHSG naik 1,42% atau 88,27 poin ke level 6.311,66. Meski demikian, ketidakpastian masih membayangi. Investor kini menanti kejelasan lebih lanjut terkait kebijakan fiskal dan arah politik pemerintah sebelum kembali sepenuhnya ke pasar saham Indonesia.
Kronologi Kejatuhan IHSG dan Respons Pemerintah
12 Maret 2025
- IHSG masih berada di level 6.665,04, naik 1,82% dibandingkan hari sebelumnya.
- Investor mulai mencermati defisit APBN yang melebar, namun pasar masih stabil.
13–14 Maret 2025
- IHSG mulai menunjukkan pelemahan, turun 0,26% pada 13 Maret dan 1,98% pada 14 Maret, ditutup di 6.515,63.
- Kekhawatiran terhadap rencana kebijakan fiskal pemerintah mulai meningkat.
17 Maret 2025
- IHSG ditutup di 6.471,95, turun 0,67%.
- Spekulasi tentang kemungkinan pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencuat, menambah ketidakpastian di pasar.
- Investor juga merespons negatif terhadap rencana pengeluaran besar pemerintah untuk program sosial.
18 Maret 2025 (Puncak Kejatuhan IHSG)
- IHSG merosot hampir 7%, menyentuh level terendah dalam empat tahun terakhir.
- BEI menghentikan perdagangan sementara (trading halt) untuk mencegah kepanikan lebih lanjut.
- OJK merespons dengan melonggarkan aturan buyback saham bagi emiten agar perusahaan bisa menstabilkan harga saham mereka.
- Bank Indonesia (BI) melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menstabilkan nilai rupiah yang ikut melemah.
- Pemerintah memberikan pernyataan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat.
19 Maret 2025 (Pemulihan Awal)
- IHSG mulai rebound, naik 1,42% atau 88,27 poin, ditutup di 6.311,66.
- Sri Mulyani menegaskan bahwa ia tidak akan mengundurkan diri dan menekankan pentingnya disiplin fiskal.
- Investor masih menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk mengatasi ketidakpastian ekonomi dan politik.
