Jakarta - Kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina menjadi salah satu perbincangan hangat di Indonesia.
Dengan perkiraan sementara kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun, skandal ini menempati posisi kedua dalam daftar mega korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia.
Pertanyaannya, apakah kasus ini benar-benar mencerminkan skandal korupsi terbesar yang pernah terjadi di negeri ini?
Dalam sejarah korupsi Indonesia, angka ratusan triliun bukanlah hal baru. Sebelum kasus Pertamina mencuat, skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) telah lebih dulu merugikan negara sebesar Rp138,44 triliun pada akhir 1990-an.
Kemudian, kasus tata niaga timah yang melibatkan PT Timah Tbk menjadi yang terbesar, dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp300 triliun.
Sementara itu, kasus Duta Palma yang terkait dengan penyerobotan lahan di Riau juga mencatat angka fantastis, dengan kerugian negara sebesar Rp78 triliun.
Jika melihat angka-angka ini, tidak bisa disangkal bahwa kasus Pertamina berada dalam kategori mega skandal.
Namun, lebih dari sekadar angka, yang menarik perhatian adalah bagaimana pola kasus ini mencerminkan kelemahan tata kelola di sektor energi Indonesia.
Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai kasus korupsi di sektor migas sering kali mencuat, tetapi sulit untuk dibongkar hingga ke akar-akarnya.
Sinyalemen ini menguat ketika melihat kompleksitas kasus Pertamina. Dugaan praktik oplosan bahan bakar minyak dan penyalahgunaan tata kelola menunjukkan bagaimana perusahaan BUMN terbesar di Indonesia ini berpotensi menjadi sarang permainan oligarki.
Investigasi yang berjalan saat ini diharapkan tidak hanya mengungkap aktor-aktor yang terlibat tetapi juga menciptakan reformasi sistemik dalam pengelolaan sumber daya energi nasional.
Dalam melihat skandal besar seperti ini, penting untuk menyoroti aspek akuntabilitas. Publik tidak hanya menunggu vonis hukum terhadap para pelaku, tetapi juga menuntut adanya langkah konkret dalam mencegah kasus serupa terulang di masa depan.
Jika tidak, skandal demi skandal akan terus muncul, dan korupsi di sektor strategis seperti energi akan menjadi bom waktu bagi perekonomian nasional.
Kasus Pertamina, dengan segala kompleksitas dan angka fantastisnya, bukan hanya tentang uang yang raib. Ini adalah cerminan dari bagaimana tata kelola negara diuji.
Apakah Indonesia akan belajar dari kasus ini, atau justru membiarkannya menjadi bagian dari sejarah panjang korupsi yang terus berulang? Jawabannya bergantung pada seberapa jauh keberanian dan keseriusan dalam memberantasnya.
(*)
