Graha Nusantara, Jakarta – Kasus korupsi yang menguras keuangan negara dalam jumlah fantastis terus menjadi perbincangan. Salah satu skandal terbesar yang terjadi adalah kasus korupsi di PT Timah, yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 300 triliun. Kasus ini mencatatkan sejarah sebagai korupsi dengan nilai kerugian terbesar di Indonesia.
Berikut adalah deretan kasus korupsi terbesar di Indonesia yang berdampak besar pada perekonomian negara:
PT Timah: Rekor Korupsi Terbesar yang Mengguncang Negeri
Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022. Kasus ini melibatkan 21 tersangka, termasuk mantan direktur utama Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dan Harvey Moeis.
Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan bahwa kerugian negara akibat skandal ini mencapai Rp 300 triliun, termasuk dampak kerusakan lingkungan yang luas.
Kasus BLBI: Skandal Likuiditas Bank yang Tak Kunjung Usai
Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terjadi pada krisis moneter 1997, saat Bank Indonesia (BI) menggelontorkan dana Rp 147,7 triliun untuk menyelamatkan 48 bank dari kehancuran ekonomi. Namun, sebagian besar dana ini tidak dikembalikan.
Audit BPK pada Agustus 2000 mencatat kerugian negara akibat skandal ini mencapai Rp 138,44 triliun. Upaya hukum telah dilakukan, tetapi banyak pihak yang terlibat tidak mendapat hukuman setimpal.
Penyerobotan Lahan PT Duta Palma Group yang Menyebabkan Kerugian Negara Fantastis
Kasus ini menyeret nama Surya Darmadi, pemilik PT Duta Palma Group, yang diduga menyerobot lahan 37 hektar di Riau. Kejahatan ini merugikan negara hingga Rp 78 triliun, terdiri dari Rp 4,7 triliun dalam bentuk kerugian langsung dan Rp 73,9 triliun dalam bentuk kerugian perekonomian negara.
Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada Surya Darmadi dan denda Rp 1 miliar pada 23 Februari 2023. Sementara itu, mantan Bupati Indragiri Hulu, Raja Thamsir Rachman, divonis 9 tahun penjara.
Korupsi PT TPPI: Skandal Minyak yang Menyita Triliunan Rupiah
Kasus ini terjadi pada periode 2009-2011, terkait pengolahan kondensat ilegal di kilang minyak Tuban, Jawa Timur, oleh PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Negara mengalami kerugian sebesar Rp 37,8 triliun akibat tindakan ilegal ini.
Mantan Kepala BP Migas, Raden Priyono, dan mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas, Djoko Harsono, dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Sementara itu, mantan Presiden Direktur PT TPPI, Honggo Wendratno, yang dijatuhi 16 tahun penjara, masih buron hingga kini.
Asabri dan Jiwasraya: Korupsi di Dunia Asuransi yang Mengguncang Kepercayaan Publik
Kasus PT Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia (Asabri) melibatkan manipulasi transaksi investasi saham dan reksa dana yang merugikan negara hingga Rp 22,7 triliun. Sebanyak 7 orang telah divonis bersalah dalam kasus ini.
Sementara itu, kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terkait kegagalan pembayaran polis nasabah dalam investasi Saving Plan, mengakibatkan kerugian Rp 16,8 triliun. Sebanyak 6 orang dinyatakan bersalah.
Korupsi Ekspor Minyak Sawit Mentah yang Merugikan Negara Miliaran Dolar
Kasus ini terkait pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya yang melibatkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan serta beberapa korporasi besar seperti Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Audit BPK mengungkap kerugian negara sebesar Rp 12 triliun.
Skandal Pengadaan Pesawat Garuda yang Menghamburkan Triliunan Rupiah
Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, terlibat dalam kasus pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600 pada 2011, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 9,37 triliun.
Proyek BTS 4G yang Menghambat Akses Digital Akibat Korupsi
Kasus korupsi proyek Base Transceiver Station (BTS) 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika periode 2020-2022 menyeret nama eks Menkominfo Johnny Gerard Plate. Perhitungan BPKP menilai kerugian negara akibat proyek ini mencapai Rp 8 triliun.
Dampak Korupsi terhadap Perekonomian dan Keuangan Nasional
Korupsi skala besar seperti ini berdampak pada ekonomi digital, asuransi kesehatan, pinjaman online, asuransi mobil, dan kredit tanpa agunan. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan rakyat malah masuk ke kantong pribadi para koruptor.
Pemerintah dan aparat penegak hukum berusaha keras untuk menindak tegas para pelaku korupsi, namun tantangan dalam pemulihan aset negara masih menjadi pekerjaan besar. Oleh karena itu, reformasi dalam tata kelola keuangan negara harus menjadi prioritas utama guna mencegah praktik korupsi yang terus berulang.
(*)
