Jakarta - Sejak ditunjuk menjadi Menteri BUMN, Erick Thohir kerap hadir sebagai wajah optimisme reformasi korporasi negara. Dengan latar belakang sebagai pengusaha sukses dan mantan Ketua Timses Presiden, publik berharap banyak. Namun, sederet laporan keuangan BUMN sepanjang 2024 hingga awal 2025 justru menunjukkan tren kerugian yang mengkhawatirkan.
Total kerugian BUMN pada periode ini mencapai angka triliunan rupiah. Sebagian besar di antaranya berasal dari perusahaan-perusahaan strategis yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Maka wajar jika muncul pertanyaan: apakah Erick Thohir gagal membawa perubahan nyata bagi BUMN?
Sub Bahasan: Deretan Perusahaan BUMN yang Merugi
Sejumlah BUMN mencatatkan kerugian signifikan yang mengejutkan publik dan pemangku kepentingan. Di bawah ini adalah daftar perusahaan yang diketahui mengalami kerugian besar sepanjang 2024 hingga awal 2025:
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Kerugian mencapai triliunan rupiah akibat beban utang dan pemulihan pasca-COVID yang tak optimal.
Manajemen menyebutkan: “Kami terus melakukan restrukturisasi dan efisiensi operasional secara bertahap.”
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
Mengalami kerugian akibat penurunan permintaan baja dan persaingan harga global yang ketat.
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Mengalami kerugian besar hingga mengalami gagal bayar dan terancam pailit.
Kondisi likuiditas perusahaan sangat tertekan, bahkan proyek-proyek strategis mangkrak.
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)
Terbebani subsidi dan biaya operasional yang membengkak, meskipun tetap menjadi penyedia layanan vital.
PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri
Masih bergulat dengan kasus fraud dan kerugian investasi. Program restrukturisasi belum sepenuhnya menyelamatkan portofolio.
PT KAI (Kereta Api Indonesia)
Merugi akibat proyek kereta cepat yang membengkak dan belum menghasilkan pendapatan signifikan.
Janji Perubahan vs Realita di Lapangan
Dalam berbagai kesempatan, Erick Thohir kerap menekankan pentingnya transformasi digital, efisiensi, dan transparansi di tubuh BUMN. Namun hasil nyata yang tercermin dari laporan keuangan menunjukkan bahwa langkah-langkah tersebut belum mampu menahan laju kerugian.
“Kita tidak bisa terus-terusan membiarkan BUMN menjadi beban negara,” ujar Erick dalam satu kesempatan. Namun publik mempertanyakan sejauh mana langkah itu benar-benar berdampak, terlebih ketika beberapa program unggulan justru terseret polemik, dari proyek kereta cepat hingga investasi perusahaan asuransi yang gagal.
Krisis Tata Kelola dan Beban Politik
Sejumlah analis menilai bahwa problem BUMN bukan semata pada operasional, tetapi lebih pada tata kelola yang tidak kunjung sehat. Pengangkatan komisaris yang berbau politis, ketergantungan terhadap proyek-proyek APBN, serta intervensi dalam penentuan proyek strategis kerap menjadi batu sandungan.
Dengan lebih dari 100 entitas BUMN dan anak perusahaannya, beban koordinasi dan pengawasan menjadi sangat kompleks. Banyak pihak merasa Erick Thohir belum cukup berani membersihkan kultur buruk di tubuh BUMN secara menyeluruh.
Akankah Perubahan Datang Terlambat?
Masyarakat berharap BUMN menjadi lokomotif ekonomi dan bukannya sumber kerugian. Jika reformasi tidak menyentuh akar persoalan struktural, bukan tak mungkin daftar perusahaan merugi akan bertambah panjang, dan kepercayaan publik terhadap Erick Thohir pun makin menipis.
Saat ini, publik dan DPR mulai mempertanyakan arah kebijakan kementerian. Beberapa pengamat bahkan menilai perlunya audit menyeluruh atas seluruh entitas BUMN, agar tak hanya mengandalkan narasi perubahan, tapi juga hasil yang terukur. ***
