Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa dirinya pernah mendapat teguran dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Teguran itu datang sebagai konsekuensi dari langkah berani Amran menutup perusahaan yang terlibat dalam praktik mafia beras. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam pidato di hadapan para wisudawan Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, awal April 2025 lalu.
Di hadapan civitas akademika almamaternya, Amran membuka lembaran kisah yang tak biasa dalam kariernya sebagai pejabat negara. Dengan nada tenang namun penuh penekanan, ia mengungkap bagaimana sikap tegasnya dalam membongkar praktik monopoli di sektor pangan membuatnya berada dalam pusaran tekanan politik.
“Saya dulu Menteri Pertanian, saya tutup perusahaannya mafia beras. Saya ditegur oleh Wapres. Tapi saya tidak pernah takut selama saya benar,” kata Amran dalam pidatonya.
Kutipan ini bukan sekadar unjuk keberanian, melainkan sinyal akan pertarungan diam-diam yang selama ini berlangsung dalam tubuh birokrasi dan industri pangan. Ia menegaskan bahwa langkahnya bukan tanpa dasar. Ketika stok beras membaik dan harga stabil, publik memang tak melihat gejolak. Namun di balik ketenangan itu, ada benturan kepentingan yang tajam.
Amran, yang pernah menjabat Menteri Pertanian pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan kembali dipercaya di periode berikutnya, dikenal dengan pendekatan langsungnya dalam menyelesaikan masalah. Dalam isu pangan, ia berulang kali menyoroti peran oknum-oknum tertentu yang mempermainkan distribusi dan harga beras demi keuntungan pribadi.
Dalam pidatonya yang sarat pesan moral, Amran juga ingin menginspirasi generasi muda agar berani mengambil sikap dan memegang prinsip. Ia menyampaikan bahwa integritas dalam memegang amanah adalah fondasi utama dalam membangun Indonesia yang berdaulat secara pangan.
Pernyataan terbuka Menteri Amran ini memicu berbagai tanggapan di ruang publik. Tidak sedikit yang mendukung keberaniannya, sementara sebagian lain mempertanyakan konteks teguran dari Wakil Presiden—apakah bersifat personal, prosedural, atau representasi dari tekanan pihak yang lebih besar di balik layar.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Istana Wakil Presiden mengenai klarifikasi atau tanggapan atas pernyataan Amran tersebut. Namun, pengakuan ini telah cukup menggambarkan betapa pelik dan sensitifnya upaya membenahi sistem pangan nasional di tengah kepentingan-kepentingan besar yang bermain.
Yang jelas, Amran Sulaiman telah menegaskan posisinya: lebih baik ditegur daripada diam melihat rakyat dirugikan. Sebuah sikap yang, bagi sebagian, patut diapresiasi di tengah tantangan besar menjaga kedaulatan pangan bangsa. ***
