Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang meminta lembaga antirasuah tersebut memeriksa keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa siapa pun yang memiliki bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi dapat melapor secara resmi.
"Setiap orang jika mengetahui adanya informasi dugaan tindak pidana, silakan melapor dengan membawa dokumen," ujar Setyo saat dikonfirmasi, Jumat (21/2/2025). Ia menambahkan bahwa laporan yang diterima akan dievaluasi dan divalidasi sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto menyampaikan harapannya agar KPK menegakkan hukum secara adil dan tidak tebang pilih, termasuk dengan memeriksa keluarga Jokowi. Pernyataan ini disampaikannya sebelum memasuki mobil tahanan KPK pada Kamis (20/2/2025).
Presiden Jokowi sendiri merespons pernyataan Hasto dengan menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap siapa pun, termasuk keluarganya, dapat dilakukan jika memang ada fakta hukum dan bukti yang kuat. "Ya kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum, ya silakan," kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025).
Desakan agar KPK mengusut keluarga Jokowi juga datang dari kelompok aktivis 1998, Nurani '98, yang mempertanyakan peningkatan harta kekayaan presiden selama menjabat. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa setiap laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti secara berjenjang, mulai dari penyelidikan hingga penyidikan jika ditemukan indikasi tindak pidana.
Jokowi, dalam kesempatan terpisah, menyatakan tidak keberatan jika harta kekayaannya diperiksa oleh KPK. "Kalau dicek, ya dicek aja," ujarnya singkat.
KPK menegaskan bahwa setiap laporan akan diproses sesuai prosedur, tanpa pandang bulu. Lembaga ini mengimbau masyarakat untuk menyertakan bukti kuat dalam setiap laporan yang diajukan.
(*)
