Jakarta - Singapura sering disebut sebagai "surga" bagi para buronan kasus korupsi Indonesia. Sejumlah tersangka kejahatan ekonomi diketahui melarikan diri ke negara ini dan sulit dipulangkan. Kedekatan geografis, sistem keuangan yang ketat, serta celah hukum membuat mereka merasa aman dan nyaman tinggal di sana. Lantas, mengapa Singapura menjadi tujuan utama para koruptor Indonesia, dan apakah ada peluang untuk menangkap mereka?
Singapura: Destinasi Favorit bagi Koruptor Indonesia
Singapura menjadi pilihan utama bagi buronan kejahatan ekonomi dari Indonesia karena berbagai faktor. Kedekatan geografis memudahkan pelarian cepat. Dengan penerbangan langsung dari berbagai kota di Indonesia, para tersangka bisa segera menghindari kejaran hukum hanya dalam waktu dua jam perjalanan udara.
Sistem perbankan di Singapura juga menjadi daya tarik utama. Regulasi yang ketat dalam melindungi privasi nasabah memungkinkan pelaku kejahatan ekonomi menyimpan uang dalam jumlah besar tanpa mudah terdeteksi oleh otoritas Indonesia. Kerahasiaan perbankan ini memberi rasa aman bagi mereka yang ingin menyembunyikan aset hasil kejahatan.
Selain itu, selama bertahun-tahun, Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Hal ini membuat proses pemulangan buronan menjadi sangat sulit meskipun mereka sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Baru pada 2022, perjanjian ekstradisi akhirnya ditandatangani, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya.
Singapura juga menawarkan kualitas hidup yang tinggi. Dengan infrastruktur modern, keamanan yang terjamin, dan fasilitas mewah, negara ini menjadi tempat yang nyaman bagi buronan dengan sumber daya finansial besar. Beberapa dari mereka bahkan masih bisa menjalankan bisnisnya dari Singapura tanpa gangguan.
Apakah Perjanjian Ekstradisi Bisa Menjadi Solusi?
Pada Januari 2022, Indonesia dan Singapura menandatangani perjanjian ekstradisi yang memungkinkan pemulangan buronan yang melarikan diri hingga 18 tahun ke belakang. Langkah ini diharapkan dapat mempersempit ruang gerak para pelaku korupsi yang selama ini memanfaatkan Singapura sebagai tempat pelarian.
Namun, dalam praktiknya, masih ada berbagai kendala. Proses hukum di Singapura cukup kompleks, di mana setiap permintaan ekstradisi harus melalui peradilan setempat yang bisa memakan waktu lama. Selain itu, jika seorang buronan telah mendapatkan izin tinggal tetap atau bahkan kewarganegaraan Singapura, proses ekstradisi menjadi lebih sulit. Banyak buronan yang mengetahui adanya perjanjian ini juga memilih untuk segera berpindah ke negara lain yang lebih aman bagi mereka.
Apa yang Bisa Dilakukan Indonesia?
Untuk mempersempit ruang gerak buronan korupsi, Indonesia perlu mengambil langkah lebih lanjut. Implementasi perjanjian ekstradisi harus segera diperkuat dengan kerja sama hukum dan diplomasi yang lebih efektif dengan Singapura. Selain itu, pengawasan terhadap sistem perbankan internasional perlu ditingkatkan agar aliran dana mencurigakan bisa lebih cepat terdeteksi.
Upaya lain yang bisa dilakukan adalah mengoptimalkan penggunaan mekanisme Interpol dan red notice untuk meningkatkan tekanan terhadap negara-negara yang melindungi buronan korupsi. Selain itu, Indonesia juga perlu memperketat kontrol imigrasi terhadap tersangka kasus korupsi yang sedang dalam penyelidikan agar mereka tidak mudah kabur ke luar negeri.
Singapura masih menjadi tempat yang nyaman bagi buronan korupsi dari Indonesia karena berbagai faktor, mulai dari sistem keuangan hingga celah hukum yang menghambat ekstradisi. Meski perjanjian ekstradisi sudah disepakati, implementasinya masih penuh tantangan.
Tanpa langkah tegas dari Indonesia dan kerja sama internasional yang lebih erat, para koruptor akan terus memanfaatkan Singapura sebagai tempat pelarian. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya harus fokus pada penindakan, tetapi juga pencegahan agar kasus serupa tidak terus berulang. ***
