Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali melakukan reformasi dalam sistem perpajakan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2025. Aturan ini mengubah tata cara pemeriksaan pajak agar lebih terstruktur dan transparan, sejalan dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Bagi sebagian kalangan, regulasi ini dianggap sebagai langkah maju dalam menciptakan kepastian hukum. Namun, bagi sebagian lainnya, aturan ini dapat menjadi beban baru yang meningkatkan kompleksitas administrasi perpajakan.
Kepastian Hukum dan Kemudahan bagi Wajib Pajak
Bagi wajib pajak, terutama pengusaha, kepastian hukum adalah aspek krusial dalam menjalankan bisnis. Dengan adanya PMK 15/2025, proses pemeriksaan pajak kini memiliki kerangka yang lebih jelas dan terstruktur. Pemeriksaan yang sebelumnya cenderung kompleks kini dibagi menjadi tiga jenis utama: pemeriksaan lengkap, pemeriksaan terfokus, dan pemeriksaan spesifik. Hal ini diharapkan dapat menyesuaikan proses pemeriksaan dengan kondisi wajib pajak, sehingga tidak membebani secara berlebihan.
Selain itu, aturan baru ini juga mendorong peningkatan kepatuhan pajak. Dengan regulasi yang lebih transparan, wajib pajak dapat lebih memahami kewajiban mereka, sehingga mengurangi risiko denda atau sanksi akibat kesalahan administrasi. Tidak hanya itu, ketentuan yang lebih ketat juga berpotensi mengurangi penyalahgunaan kewenangan oleh pemeriksa pajak, sehingga wajib pajak mendapatkan perlakuan yang lebih adil dan sesuai dengan ketentuan hukum.
Dampak yang Berpotensi Menjadi Tantangan bagi Wajib Pajak
Namun, di sisi lain, regulasi ini juga membawa tantangan tersendiri. Salah satunya adalah peningkatan jumlah kriteria yang memicu pemeriksaan pajak, dari yang sebelumnya hanya 12 menjadi 25 kriteria. Ini berarti lebih banyak wajib pajak yang dapat diperiksa, termasuk UMKM yang sebelumnya tidak banyak tersentuh oleh kebijakan ini.
Selain itu, ada potensi peningkatan beban administratif. Pengusaha harus lebih cermat dalam pencatatan dan pelaporan pajak, karena kesalahan kecil sekalipun bisa berujung pada pemeriksaan yang lebih mendalam. Dalam beberapa kasus, sanksi yang diterapkan juga lebih berat dibandingkan sebelumnya. Jika ditemukan indikasi pelanggaran atau penghindaran pajak, sanksi dapat berupa denda yang lebih besar atau bahkan tuntutan hukum.
Bagi sebagian pengusaha, aturan ini juga dapat berdampak pada biaya kepatuhan yang lebih tinggi. Mereka mungkin perlu mengalokasikan dana tambahan untuk menyewa jasa konsultan pajak guna memastikan kepatuhan terhadap aturan baru. Ini menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya.
Menyeimbangkan Kepastian Hukum dan Beban Administratif
Aturan baru ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel. Kepastian hukum yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak serta meminimalkan praktik penghindaran pajak yang merugikan negara. Namun, bagi wajib pajak yang belum memiliki sistem administrasi yang kuat, aturan ini dapat menjadi tantangan besar yang berpotensi meningkatkan biaya operasional mereka.
Ke depan, efektivitas regulasi ini akan sangat bergantung pada implementasinya di lapangan. Jika diterapkan secara adil dan proporsional, aturan ini bisa menjadi langkah maju dalam reformasi perpajakan di Indonesia. Namun, jika tidak diimbangi dengan pendampingan bagi wajib pajak, aturan ini bisa menjadi beban yang semakin memberatkan dunia usaha.
(*)
