Jakarta – Desakan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut dugaan keterlibatan Menteri BUMN Erick Thohir dan pengusaha Garibaldi 'Boy' Thohir dalam kasus korupsi Pertamina Patra Niaga semakin menguat.
Sejumlah pihak menilai, penyelidikan yang transparan diperlukan guna memastikan tidak ada intervensi atau kepentingan tertentu dalam tata kelola migas nasional.
Isu ini bermula dari munculnya dugaan bahwa Boy Thohir memiliki kendali terhadap pejabat BUMN sektor perminyakan melalui dua orang kepercayaannya.
Dugaan ini menimbulkan pertanyaan publik, mengingat keterlibatan pihak swasta dalam pengambilan keputusan strategis BUMN merupakan isu sensitif yang berpotensi melanggar hukum.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, membantah adanya dokumen bocor yang menyebut keterlibatan Erick Thohir dalam kasus tersebut.
"Informasi mengenai bocornya catatan hasil sitaan dari rumah saudagar minyak Riza Chalid itu tidak benar dan menyesatkan," ujar Harli.
Namun, bantahan tersebut tidak menghentikan desakan dari berbagai pihak.
DPR, sebagai lembaga pengawas pemerintah, turut meminta Erick Thohir bertanggung jawab terhadap kasus korupsi yang melanda Pertamina.
DPR menegaskan bahwa pengusutan yang transparan dan akuntabel sangat diperlukan agar tidak ada pihak yang kebal hukum.
Di sisi lain, Kementerian BUMN menegaskan dukungannya terhadap langkah Kejagung dalam menuntaskan kasus ini.
"Kementerian BUMN mendukung penuh upaya hukum yang dilakukan oleh Kejagung," kata Juru Bicara Kementerian BUMN, Putri Violla.
Ia juga menyebut bahwa Erick Thohir telah merencanakan evaluasi tata kelola Pertamina guna memperbaiki sistem yang dinilai bermasalah.
Meski demikian, hingga saat ini, belum ada bukti konkret yang mengaitkan Erick Thohir dan Boy Thohir secara langsung dalam skandal tersebut.
Kejagung pun belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai kemungkinan pemanggilan keduanya untuk pemeriksaan.
Publik pun masih menunggu langkah tegas Kejagung dalam mengusut skandal ini. Apakah lembaga hukum tersebut akan bertindak independen atau justru tunduk pada tekanan politik?
Satu hal yang pasti, transparansi dan keadilan menjadi tuntutan utama dalam mengungkap kebenaran di balik kasus korupsi yang mengguncang industri migas nasional ini.
(*)
