Jakarta - Awal tahun 2025 dibuka dengan serentetan pengungkapan kasus korupsi besar yang menyeret nama-nama penting di lembaga penegak hukum hingga kementerian. Dalam waktu singkat, publik disodori kenyataan pahit bahwa praktik korupsi masih terus mengakar, bahkan dalam institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan kejahatan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai gebrakannya pada Januari dengan menetapkan dua penyidiknya sebagai tersangka pemerasan terhadap Wali Kota Tanjungbalai nonaktif, M. Syahrial. Keduanya diduga menerima suap sebesar Rp1,695 miliar agar membantu pengurusan kasus yang menjerat M. Syahrial. “Diduga uang diterima sekitar Rp1,695 miliar dari Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial,” demikian pernyataan resmi Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.
Tak berselang lama, giliran Kejaksaan Agung yang mencatatkan noda serius. Seorang jaksa dari Kejaksaan Negeri Bondowoso kedapatan memeras seorang kepala desa hingga Rp400 juta. Jaksa tersebut disebut meminta uang sebagai imbalan atas penghentian penyelidikan dugaan penyimpangan dana desa. “Diduga JG memeras Kepala Desa Curahdami dengan nominal sekitar Rp400 juta,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana.
Aroma korupsi pun terendus dari ranah kementerian. Dalam pengungkapan lain, KPK menetapkan lima orang tersangka atas dugaan korupsi dalam proyek pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan tahun 2020. Nilai kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp625 miliar. “Dari penghitungan BPKP, diduga kerugian keuangan negara mencapai Rp625 miliar,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.
Yang paling mencolok, mungkin, adalah penetapan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka atas dugaan pemerasan dan gratifikasi selama menjabat. KPK menduga Syahrul menerima aliran dana hingga Rp13,9 miliar dari bawahannya. Dalam konferensi pers, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan, “SYL bersama dengan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta melakukan permintaan sejumlah uang kepada pejabat eselon I dan jajarannya.” Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak lawyer Syahrul terkait perkembangan kasus ini.
Empat kasus besar dalam kurun waktu singkat ini menjadi tamparan keras bagi semangat pemberantasan korupsi di Indonesia. Ketika institusi yang seharusnya menjadi contoh justru terseret dalam praktik kotor, publik semakin kehilangan kepercayaan. Ironisnya, sebagian pelaku justru berasal dari lembaga yang mestinya jadi penjaga integritas.
Meski demikian, pengungkapan cepat atas kasus-kasus ini memberi secercah harapan bahwa pengawasan internal dan penegakan hukum masih berjalan. Namun, tanpa reformasi menyeluruh, publik patut khawatir bahwa ini hanyalah puncak dari gunung es yang jauh lebih besar.
(*)
