Jakarta - Riva Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, kini berada dalam sorotan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung.
Kasus dugaan korupsi yang menjeratnya berkaitan dengan tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero) untuk periode 2018-2023, dengan potensi kerugian negara yang mencengangkan, mencapai Rp193,7 triliun. Penetapan ini kembali menegaskan urgensi transparansi dan akuntabilitas di perusahaan milik negara.
Di tengah kasus ini, perhatian publik juga tertuju pada besaran gaji dan tunjangan yang diterima oleh Riva Siahaan selama menjabat. Berdasarkan Laporan Keuangan PT Pertamina Patra Niaga tahun 2023, total kompensasi untuk manajemen kunci perusahaan, termasuk Direksi dan Komisaris, mencapai Rp313 miliar per tahun. Dengan asumsi jumlah manajemen kunci sebanyak 14 orang, rata-rata kompensasi per individu diperkirakan sekitar Rp22,3 miliar per tahun atau sekitar Rp1,8 miliar per bulan.
Selain gaji pokok, jajaran direksi juga mendapatkan berbagai tunjangan, seperti tunjangan hari raya (THR), tunjangan perumahan sebesar 85% dari tunjangan Direktur Utama, asuransi purna jabatan dengan premi 2,5% dari gaji tahunan, fasilitas kendaraan dinas, asuransi kesehatan, serta bantuan hukum terkait perusahaan.
Besaran kompensasi ini tentu menjadi perbincangan, terutama di tengah kasus yang tengah dihadapi. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana sistem tata kelola di perusahaan milik negara berjalan, mengingat dugaan penyimpangan sebesar hampir Rp200 triliun.
Kasus ini menunjukkan bahwa tingginya gaji dan tunjangan tidak selalu menjamin integritas pengelolaan perusahaan. Sebaliknya, akuntabilitas dan pengawasan yang ketat tetap menjadi faktor utama dalam memastikan pengelolaan keuangan negara yang sehat.
Kini, publik menunggu langkah selanjutnya dari Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus ini. Dengan angka kerugian negara yang sangat besar, harapan terhadap proses hukum yang transparan dan adil semakin tinggi.
Kasus ini menjadi ujian bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan serta memastikan pengelolaan sumber daya negara yang lebih akuntabel di masa depan.
(*)
